STRESSING BUPATI-Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Drs. H. Ardian sampaikan stressing Bupati H Shalahuddin pada penutupan FPD 2027 di aula Bappedarida Muara Teweh, Jumat (13/2/2026) siang.
TEWENEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menutup rangkaian Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan agenda stressing yang digelar di Aula Bappedarida, Muara Teweh, Jumat (13/2/2026).
Stressing Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Drs. H. Ardian, di hadapan para staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, serta insan pers dan undangan yang hadir.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh peserta forum yang telah mencurahkan gagasan serta menyepakati berbagai usulan strategis dalam penyempurnaan RKPD Tahun 2027.
“Diskusi yang intensif dan komitmen yang telah ditunjukkan hari ini menjadi modal berharga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun komitmen tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata dan terukur,” tegas Bupati melalui Drs. H. Ardian di Aula Bappedarida Muara Teweh, Jumat (13/2/2026).
Bupati menekankan bahwa Tahun 2027 merupakan tahun eksekusi, khususnya dalam implementasi program “11.12 GASPOL”. Setiap perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dengan laporan kemajuan disampaikan setiap triwulan tanpa toleransi terhadap keterlambatan.
Selain itu, Bupati juga menegaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendidikan vokasi diharapkan selaras dengan kebutuhan industri dan UMKM, sementara Dinas Kesehatan diminta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan kesehatan masyarakat dan stunting.
Akuntabilitas pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Setiap penggunaan anggaran harus memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Inspektorat diminta melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, dan program yang tidak memiliki outcome yang jelas tidak akan disetujui.
“Efisiensi dan efektivitas adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi program tanpa hasil yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, setiap perangkat daerah didorong menghadirkan minimal satu program inovasi bersifat terobosan (breakthrough) dalam RKPD 2027 dengan memanfaatkan teknologi serta melibatkan masyarakat secara kreatif. Perangkat daerah yang dinilai paling inovatif akan diberikan apresiasi khusus.
Pengawasan lapangan, lanjutnya, akan dilakukan secara berkala maupun mendadak guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Kepala OPD ditegaskan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program di bidangnya masing-masing, termasuk keberhasilan implementasi “11.12 GASPOL”.
Melalui stressing tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya agar RKPD Tahun 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang mampu menghadirkan perubahan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Atr)
