HADIRI RAKOR-Bupati Barito Utara H Shalahuddin didampingi Sekda Muhlis, dan Inspektur serta Plt. Kepala Dinas PUPR menghadiri rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/8/2026).
TEWENEWS, Palangka Raya – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan. Dalam kegiatan itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Inspektur Kabupaten Barito Utara, serta Plt. Kepala Dinas PUPR.
Bupati H. Shalahuddin mengatakan, penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar H. Shalahuddin, Kamis (13/8/2026), di Palangka Raya.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Hal tersebut sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
“Melalui rakor ini, kita memperkuat langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, bersih dan berintegritas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Atr/Kmf)
