Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, yang mewakili Bupati M. Yamin dalam rapat paripurna DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I Mardianto dan Wakil Ketua II Eskop.
Rapat turut dihadiri anggota DPRD, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, tenaga dan staf ahli fraksi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menanggapi berbagai catatan, pertanyaan, dan masukan dari enam fraksi pendukung DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PSRD.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemenuhan belanja wajib, keterbatasan anggaran infrastruktur, penataan jabatan aparatur sipil negara (ASN), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih.
Optimalisasi PAD dan Belanja Infrastruktur
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyambut baik dukungan terhadap upaya menggali potensi PAD secara kreatif serta pemenuhan alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan.
Terkait belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai 40 persen akibat tingginya belanja pegawai yang melebihi 30 persen, pemerintah daerah menyatakan akan berupaya meningkatkan porsi belanja modal secara bertahap.
Pemkab juga menjelaskan bahwa alokasi pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,16 persen dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 1 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang menjadi acuan pemerintah daerah.
Sementara itu, kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah menyatakan sependapat mengenai pentingnya memaksimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pengelolaan pembiayaan juga akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal. Di sisi lain, keterbatasan anggaran infrastruktur akan disiasati dengan meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Jabatan Plt, Karhutla, dan Krisis Air Bersih
Menjawab masukan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyampaikan bahwa percepatan pengisian jabatan kosong yang selama ini diisi pelaksana tugas (Plt) telah dilakukan melalui mekanisme job fit dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan manajemen ASN.
Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan seluruh kepala OPD agar proaktif menghadiri pembahasan Raperda APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Dalam aspek penanggulangan bencana, kesiapsiagaan menghadapi karhutla dilakukan melalui BPBD dan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT). Adapun persoalan krisis air bersih ditangani melalui Dinas PUPRPerkim, antara lain dengan pembangunan sumur bor.
Hilirisasi Produk Lokal dan Program Prioritas
Kepada Fraksi Perindo, Pemkab Bartim menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD ke depan diarahkan pada pengembangan dan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti karet, kelapa sawit, dan padi lokal.
APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui 20 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Program tersebut mencakup pendidikan gratis, berobat gratis, pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan alat pertanian, serta dukungan modal usaha bagi pemuda.
Pemerintah daerah berharap alokasi anggaran tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi produktif di Barito Timur.
Sementara itu, dalam menjawab pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan PAD secara realistis dan transparan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta koordinasi terkait potensi Pelabuhan Telang Baru.
Adapun rincian belanja operasional dan teknis lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama Banggar DPRD dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Terhadap berbagai pertanyaan dan masukan Fraksi PSRD, pemerintah daerah menyatakan akan menyiapkan penjelasan secara terperinci melalui OPD teknis terkait untuk dibahas bersama Banggar DPRD.
Pembahasan RAPBD Berlanjut
Penyampaian jawaban Kepala Daerah menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 setelah fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, berbagai catatan dan penjelasan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pemkab Barito Timur berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang terarah, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan visi Barito Timur, “Gumi Jari Janang Kalalawah.” (Ahmad Fahrizali)
