TEWENEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat, mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Hasrat saat menanggapi kegiatan entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula C Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, Selasa (13/10/2026).
Menurut Hasrat, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, agar kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengatakan, upaya menurunkan angka kemiskinan membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah, mulai dari perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan.
“Penanggulangan kemiskinan harus menjadi perhatian bersama. Program yang dilaksanakan pemerintah daerah perlu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya,” kata Hasrat.
Ia menilai, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Hal yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan keluarga, terbukanya kesempatan kerja, serta membaiknya akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar.
Hasrat juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terverifikasi sebagai dasar dalam menentukan penerima manfaat serta menyusun program prioritas. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan memastikan program dilaksanakan secara lebih efektif.
Menurutnya, evaluasi yang melibatkan BPKP dapat menjadi kesempatan bagi perangkat daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, memperbaiki kekurangan, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Ia berharap setiap perangkat daerah mampu menyelaraskan program sesuai tugas dan kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, sementara kebutuhan masyarakat yang belum tertangani dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
Selain itu, Hasrat mendorong agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan disertai indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian, perkembangan program dapat dipantau secara berkala dan hasilnya menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana anggaran yang digunakan dapat menghasilkan manfaat nyata. Karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus berjalan beriringan agar program pembangunan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Hasrat berharap sinergi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperluas pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat berjalan semakin optimal. (AP)
