TEWENEWS, Muara Teweh – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, DR H Tajeri, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai mulai menunjukkan perubahan, khususnya dalam hal peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, sejumlah kebijakan seperti mutasi jabatan hingga pemberian cuti dalam waktu tertentu menjadi langkah tegas yang patut diapresiasi sebagai upaya pembenahan internal birokrasi.
“Kami melihat ada semangat baru dalam kepemimpinan saat ini, terutama dalam penegakan disiplin ASN. Ini langkah yang baik dan perlu didukung agar menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur,” ujar DR H Tajeri, Kamis (26/3/2026) di Muara Teweh.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat pelanggaran di lapangan, seperti penggunaan kendaraan dinas tanpa izin untuk ke luar daerah. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar kedisiplinan dapat ditegakkan secara menyeluruh.
“Kami masih menemukan adanya kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai aturan. Ini harus ditertibkan secara konsisten agar tidak menjadi kebiasaan,” tegas Politisi Partai Gerindra Barito Utara ini.
Selain itu, Tajeri juga menyoroti sejumlah persoalan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang dinilai perlu evaluasi lebih matang, seperti proyek jalan yang tidak berjalan optimal hingga berpotensi mangkrak.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang tepat serta kesesuaian program dengan kondisi riil di lapangan agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin ada lagi program yang tidak tepat sasaran atau terhenti di tengah jalan. Perencanaan harus matang dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Terkait kebijakan mutasi dan promosi jabatan, ia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan kepala daerah, namun harus tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan penempatan ASN sesuai dengan keahlian.
“Penempatan ASN harus sesuai kompetensi. Jika ini dilakukan dengan baik, maka kinerja pemerintahan akan lebih optimal dan program pembangunan bisa berjalan lancar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan aset daerah yang kerap menjadi keluhan masyarakat, seperti pengelolaan tanah dan kendaraan dinas yang dinilai belum tertata dengan baik.
“Kami banyak menerima laporan terkait aset daerah yang belum jelas penguasaan dan peruntukannya, termasuk kendaraan yang terbengkalai. Ini harus segera ditertibkan agar tidak menimbulkan kerugian daerah,” ungkapnya.
Dirinya berharap, dengan semangat kepemimpinan yang baru, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat terus berbenah dan meningkatkan kinerja demi kemajuan Kabupaten Barito Utara.
“Kami di DPRD tentu akan terus memberikan dukungan, saran, dan pengawasan agar pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.(Atr)
