PT MUTU Diduga Serobot Lahan Warga, Tim Terpadu PKS Bartim Lakukan Mediasi

- Jurnalis

Selasa, 30 September 2025 - 05:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEWENEWS, BARITO TIMUR – Dugaan penyerobotan lahan oleh PT Multi Tambang Utama (PT MUTU) terhadap tanah milik warga Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, mendorong Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Timur (Bartim) turun tangan melakukan mediasi. Pertemuan mediasi digelar di ruang rapat Kantor Bupati Bartim, Senin (29/9/2025), dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Mediasi dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Bartim, Aripanan P Lelu, serta dihadiri oleh Kasat Intel Polres Bartim, Kesbangpol, manajemen PT MUTU, serta perwakilan keluarga Nertian Lenda, warga yang mengklaim lahannya telah diserobot.

“Hari ini kita melaksanakan mediasi yang ketiga, terkait penyelesaian sengketa lahan hauling antara keluarga Nertian Lenda dengan pihak PT MUTU,” kata Aripanan kepada wartawan usai rapat.

Baca Juga :  Kaban Kesbangpol: Ormas Miliki Peran Strategis Dukung Pembangunan dan  Investasi di Barito Utara

Dalam pertemuan tersebut, Aripanan mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat terhadap objek sengketa, berdasarkan penjelasan teknis dari KPHP dan BPN. Keluarga Nertian Lenda diketahui telah mengajukan permohonan ganti rugi, namun pihak PT MUTU menyatakan bahwa sebelumnya mereka telah melakukan proses penyelesaian terhadap lahan dimaksud.

Untuk menindaklanjuti hal ini, mediasi lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2025, di mana pihak perusahaan diminta menyampaikan data dan dokumen yang mendukung klaim mereka. Sesi lanjutan juga dijadwalkan pada 7 Oktober 2025 guna konfirmasi dan pembuktian dokumen, termasuk penyelesaian pembebasan lahan.

Baca Juga :  DPD TBBR BARITO UTARA SILATURAHMI KE KAPOLRES

“Harapan kita setelah menerima data ini, kedua belah pihak bisa menyelesaikan sesuai ketentuan hukum, karena PKS bukan lembaga peradilan. Kita hanya berupaya memediasi agar masalah tidak berujung pada tindakan yang melanggar hukum,” tegas Aripanan.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusivitas dan menghindari tindakan anarkis yang bisa merugikan semua pihak.

“Dengan mediasi ini, harapan kita masing-masing pihak bisa menyelesaikan permasalahan sesuai mekanisme yang ada, tanpa kekerasan dan tanpa merugikan siapa pun,” tutupnya.

(Ahmad Fahrizali)

Berita Terkait

Pimpin Rakor, Bupati Shalahuddin Tekankan Pentingnya Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan
Kembangkan Produk IKM Lokal, Disdagrin Barito Utara Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Kabut Asap Kian Pekat, DPK Korpri Barito Utara Bagikan 2.000 Masker ke Masyarakat
Bupati Shalahuddin Turun Langsung Padamkan Karhutla di Desa Trahean
KNPI Cup 2026 Bartim Ditutup Penuh Makna, Tiga Agama Bersatu Berdoa untuk Keselamatan Kalteng
M Iman Topik: SPMI Harus Jadi Budaya Mutu di Sekolah
Laksanakan Shalat Istisqa, Umat Islam Barito Utara Diajak Muhasabah dan Memohon Hujan
Pemkab Barito Utara Ajak Masyarakat Bermunajat Memohon Hujan melalui Shalat Istisqa
Berita ini 120 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 16:07 WIB

Pimpin Rakor, Bupati Shalahuddin Tekankan Pentingnya Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan

Selasa, 1 September 2026 - 11:34 WIB

Kembangkan Produk IKM Lokal, Disdagrin Barito Utara Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Senin, 31 Agustus 2026 - 09:24 WIB

Bupati Shalahuddin Turun Langsung Padamkan Karhutla di Desa Trahean

Minggu, 30 Agustus 2026 - 21:38 WIB

KNPI Cup 2026 Bartim Ditutup Penuh Makna, Tiga Agama Bersatu Berdoa untuk Keselamatan Kalteng

Minggu, 30 Agustus 2026 - 16:00 WIB

M Iman Topik: SPMI Harus Jadi Budaya Mutu di Sekolah

Berita Terbaru