Anggota KTH Lamandau Minta Pengurus Gapoktanhut SBB Dievaluasi

- Jurnalis

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 18:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEWENEWS, Lamandau – Anggota KTH merasa pengurus Gabungan Kelompok Tani hutan (Gapoktanhut) Sepakat Bahaum Bakuba (SBB) di Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, diduga belum mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal untuk menyejahterakan anggota KTH.

Karena hal itu, anggota Kelompok Tani KTH meminta agar pengurus Gapoktanhut SBB tersebut dievaluasi. Mereka merasa perlu ada penilaian terhadap kinerja pengurus karena adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan Gapoktanhut.

Salah satu anggota KTH Nicky mengatakan, kami ingin adanya perubahan, karena tidak ada transparansi dari pengurus, sejak awal berdiri sampai sekarang SHM yang didapat anggota bukannya lebih baik malah terus berkurang.

Baca Juga :  Dorong Peningkatan Inovasi di Barut, Taufik Nugraha Dukung Kaji Tiru Pelayanan Publik ke Kotim

Selain itu kepengurusan Gapoktanhut SBB yang saat ini dipimpin oleh Aprina Maya Rosilawati, dianggap semena-mena dalam menjalankan kepengurusan lantaran tidak mau mendengarkan masukan dan keluhan dari para anggota KTH.

“Kami sejak lama menyampaikan keberatan, termasuk masalah SHM, bahkan sampai beberapa kali berkirim surat, namun kenyataannya sampai sekarang usulan kami tidak pernah didengar oleh pengurus,” Jelasnya saat dijumpai awak media, Sabtu (9/8/2025).

Baca Juga :  Bupati Shalahuddin Pastikan Pembangunan Terus Berjalan saat Pantau Progres Pembangunan Jembatan Lemo

Salain itu, sejumlah anggota juga meminta agar Pemerintah bisa turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan memediasi anggota Gapoktanhut SBB.

“Pemda juga jangan cuma diam melihat ini, permasalahan sudah sejak lama, tapi tidak ada penyelesaian mau sampai kapan kita seperti ini,” Jelasnya Nicky.

Nicky menjelaskan, bahwa saat ini sebagian anggota masih menahan diri karena menghormati proses dan tanggapan dari pihak pengurus dan Pemda sebagai pengawas.

“Pemda harus hadir disini memediasi anggota, jangan sampai nanti dilapangan kami ribut, baru Pemerintah hadir,” Pungkasnya. (Aan/Tim)

Berita Terkait

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati Soroti Karhutla: Jangan Tunggu Asap Pekat Baru Bertindak!
Disbun Kalteng Sosialisasikan Pendataan Sawit Rakyat di Barito Timur
Karhutla Bartim Tembus 796 Kejadian, Polres Perkuat Pemadaman dan Pencegahan
13 Pelanggar Perda di Muara Teweh Ditertibkan! Membandel Setelah 5 Bulan Disosialisasi
Bartim Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla hingga 31 Oktober
Dorong Pertumbuhan Investasi, Suhendra Apresiasi Bimtek Perizinan Berusaha di Barito Utara
Anggota DPRD Dukung Pendataan Aset Jalan yang Akurat di Barito Utara
Dorong Percepatan Penurunan Kemiskinan, Anggota DPRD Hasrat Dukung Evaluasi BPKP
Berita ini 138 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati Soroti Karhutla: Jangan Tunggu Asap Pekat Baru Bertindak!

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:10 WIB

Disbun Kalteng Sosialisasikan Pendataan Sawit Rakyat di Barito Timur

Minggu, 18 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Karhutla Bartim Tembus 796 Kejadian, Polres Perkuat Pemadaman dan Pencegahan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:59 WIB

13 Pelanggar Perda di Muara Teweh Ditertibkan! Membandel Setelah 5 Bulan Disosialisasi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:28 WIB

Bartim Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla hingga 31 Oktober

Berita Terbaru