Anggota KTH Lamandau Minta Pengurus Gapoktanhut SBB Dievaluasi

- Jurnalis

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 18:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEWENEWS, Lamandau – Anggota KTH merasa pengurus Gabungan Kelompok Tani hutan (Gapoktanhut) Sepakat Bahaum Bakuba (SBB) di Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, diduga belum mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal untuk menyejahterakan anggota KTH.

Karena hal itu, anggota Kelompok Tani KTH meminta agar pengurus Gapoktanhut SBB tersebut dievaluasi. Mereka merasa perlu ada penilaian terhadap kinerja pengurus karena adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan Gapoktanhut.

Salah satu anggota KTH Nicky mengatakan, kami ingin adanya perubahan, karena tidak ada transparansi dari pengurus, sejak awal berdiri sampai sekarang SHM yang didapat anggota bukannya lebih baik malah terus berkurang.

Baca Juga :  Hidupkan Semangat Kartini di Barito Utara, Ketua TP PKK Ajak Kaum Perempuan Terus Berkarya dan Berinovasi

Selain itu kepengurusan Gapoktanhut SBB yang saat ini dipimpin oleh Aprina Maya Rosilawati, dianggap semena-mena dalam menjalankan kepengurusan lantaran tidak mau mendengarkan masukan dan keluhan dari para anggota KTH.

“Kami sejak lama menyampaikan keberatan, termasuk masalah SHM, bahkan sampai beberapa kali berkirim surat, namun kenyataannya sampai sekarang usulan kami tidak pernah didengar oleh pengurus,” Jelasnya saat dijumpai awak media, Sabtu (9/8/2025).

Baca Juga :  Lantik Direksi Perusda Batara Membangun, Bupati Shalahuddin Tekankan Peningkatan  Profesionalisme dan Tata Kelola

Salain itu, sejumlah anggota juga meminta agar Pemerintah bisa turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan memediasi anggota Gapoktanhut SBB.

“Pemda juga jangan cuma diam melihat ini, permasalahan sudah sejak lama, tapi tidak ada penyelesaian mau sampai kapan kita seperti ini,” Jelasnya Nicky.

Nicky menjelaskan, bahwa saat ini sebagian anggota masih menahan diri karena menghormati proses dan tanggapan dari pihak pengurus dan Pemda sebagai pengawas.

“Pemda harus hadir disini memediasi anggota, jangan sampai nanti dilapangan kami ribut, baru Pemerintah hadir,” Pungkasnya. (Aan/Tim)

Berita Terkait

Pemkab Barito Timur Raih Opini WTP Satu Dekade Berturut-turut dari BPK RI
Polres Barito Utara Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Perkuat Semangat Persatuan dan Pengabdian kepada Masyarakat
Reni Sugiarti: Momen Hari Lahir Pancasila 2026, Tegaskan Pentingnya Persatuan Bangsa
Tabung Gas Bocor Meledak di Lanjas, 2 Warga Luka Bakar Dievakuasi BPBD
Catut Nama Pejabat Barito Utara, Penipu Minta Transfer Dana Rp27 Juta, Kadis Pendidikan Imbau Masyarakat Waspada
Nikmati Libur Akhir Pekan, Warga Ajak Anak Berenang di Kolam Renang Bartim Expo
Polres Barito Timur Gelar Konferensi Pers Dua Kasus Kriminal, Pelaku Curanmor dan Pencurian Sawit
Polres Barito Utara Ungkap 21 Kasus Kejahatan Jalanan Sepanjang Januari-Mei  2026
Berita ini 122 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 15:45 WIB

Pemkab Barito Timur Raih Opini WTP Satu Dekade Berturut-turut dari BPK RI

Senin, 1 Juni 2026 - 09:52 WIB

Polres Barito Utara Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Perkuat Semangat Persatuan dan Pengabdian kepada Masyarakat

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:52 WIB

Tabung Gas Bocor Meledak di Lanjas, 2 Warga Luka Bakar Dievakuasi BPBD

Minggu, 31 Mei 2026 - 19:22 WIB

Catut Nama Pejabat Barito Utara, Penipu Minta Transfer Dana Rp27 Juta, Kadis Pendidikan Imbau Masyarakat Waspada

Minggu, 31 Mei 2026 - 15:55 WIB

Nikmati Libur Akhir Pekan, Warga Ajak Anak Berenang di Kolam Renang Bartim Expo

Berita Terbaru