TEWENEWS, Muara Teweh – Permasalahan pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Barito Utara bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PPP, Gun Sriwitanto, menegaskan pentingnya pembenahan pelayanan rumah sakit sekaligus meminta keterbukaan terkait pengelolaan dana BLUD RSUD Muara Teweh.
RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati bersama anggota dewan lainnya dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Bahrum Bordei In Girsang, Dinas Kesehatan, pihak RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta unsur terkait lainnya.
Dalam penyampaiannya, Gun Sriwitanto mempertanyakan informasi mengenai dana BLUD rumah sakit yang disebut didepositokan. Ia menilai dana tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kalau benar dana BLUD itu didepositokan, tentu perlu dijelaskan secara terbuka. Karena dana tersebut mestinya digunakan untuk mendukung pelayanan rumah sakit,” ujarnya.
Selain menyoroti dana BLUD, politisi PPP itu juga meminta pemerintah daerah dan RSUD Muara Teweh memperkuat fasilitas serta tenaga medis agar pasien tidak lagi terlalu sering dirujuk ke luar daerah.
Menurutnya, status RSUD Muara Teweh sebagai rumah sakit rujukan harus dibarengi dengan kesiapan tenaga dokter dan sarana kesehatan yang memadai.
“Jangan sampai masyarakat berharap mendapat pelayanan di rumah sakit daerah, tetapi justru terus dirujuk keluar karena keterbatasan dokter maupun fasilitas,” katanya.
Tak hanya itu, Gun Sriwitanto juga meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan solusi bagi peserta yang menunggak iuran akibat PHK atau dirumahkan perusahaan agar tetap mendapatkan perlindungan saat mengalami musibah kerja.
Ia juga menilai masyarakat masih membutuhkan edukasi terkait mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga penanganan kecelakaan tunggal yang sering menimbulkan kebingungan di lapangan.
Dalam RDP tersebut, DPRD Barito Utara menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya meminta RSUD Muara Teweh meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan menempatkan petugas selama 24 jam di rumah sakit, serta Dinas Kesehatan segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dan pustu.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan pengkajian terkait pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan meminta penjelasan rinci terkait penggunaan dana BLUD rumah sakit kepada DPRD. (Atr)
