TEWENEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli menyayangkan paripurna APBD perubahan gagal, padahal semua data dari rapat APBD perubahan yakni kesimpulan, absensi, hingga waktu rapat perubahan masih lengkap.
Henny Rosgiaty Rusli menjelaskan, pernyataannya bukan untuk memperkeruh keadaan, namun untuk klarifikasi dan menceritakan bagaimana kronologi sebenarnya.
“Tujuan kami adalah menyampaikan klarifikasi yang telah disampaikan oleh Ketua Sementara DPRD Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini MIP. Bahwa dari hasil rapat pembahasan semua anggota yang hadir telah menyetujui kesimpulan akhir rapat, sehingga hasil tersebut dapat dibawa ke paripurna,” kata Henny Rosgiaty, baru-baru ini.
Henny pun menepis, perihal isi surat pernyataan sikap yang menyatakan, bahwa kebijakan yang diambil belum berorientasi pada keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.
“Menurut saya tidak ada yang tidak berkeadilan, semua sudah kita bahas sama-sama, dan apabila masih ada yang belum setuju dapat kita bicarakan lagi ditahap selanjutnya,” ungkap Henny.
Selain itu, Henny juga mengakui dirinya belum bisa hadir saat rapat pembahasan tersebut, karena harus mengikuti orientasi yang berbeda gelombang dengan anggota DPRD Batara lainnya. Namun, semua data dari kesimpulan dirasa sudah cukup dan dapat terlihat hasilnya.
Pada kesempatan ini, ia berharap semua anggota dapat bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat agar tidak terhambat. “Semoga ini semua cepat berakhir, dan kita dapat sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tutup Henny.
Sebelumnya, Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha membeberkan apa yang terjadi dalam rapat pembahasan APBD perubahan dan paripurna dewan. Mantan calon Bupati Barito Utara tahun 2018 itu menyampaikan, dirinya mengikuti langsung rapat. Namun tidak menemukan saat pembahasan ada yang tidak setuju.
Taufik pun menepis tuduhan pendukung Gogo-Helo yang menyebut, kalau seluruh APBD Perubahan dianggap menguntungkan atau banyak kepentingan salah satu paslon. “Kalau benar ada kita minta tunjukkan yang mana anggaran yang disebut itu. Kalau bicara di pinggir nggak akan habis-habisnya. Tapi ingat kalau tidak terbukti bisa dibalik orang,” tegasnya.
Hal senada ditegaskan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini MIP prihatin dengan sikap 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo, yang tidak mau adanya APBD perubahan bagi seluruh dinas, badan dan instansi se Barito Utara.
Harusnya, ungkap Mery, boikot jangan dilakukan untuk seluruh dinas, badan dan instansi se Barito Utara. Namun, anggota dewan tersebut bisa memilah anggaran mana yang tidak disetujui dan dicoret. “Apakah semua anggaran bagi seluruh ASN, dinas, badan dan instansi perangkat daerah se Barito Utara harus diboikot dengan pukul rata! ” ungkap Mery.
Mery pun membantah, adanya tuduhan bahwa, pihaknya tidak terbuka dan transparan dengan 11 anggota dewan tersebut. Terutama pernyataan mantan unsur pimpinan dewan yang seolah-olah menuduh dewan dengan pemerintah daerah. Namun 11 anggota dewan tersebut, malah bersikap lain dan menempuh mekanisme diluar ketentuan di dewan. Yakni melakukan boikot terhadap enam kali paripurna
Sebagai informasi, akibat boikot 11 anggota dewan pendukung Gogo-Helo, APBD Perubahan gagal disahkan. Imbasnya, anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhambat, anggaran penerimaan ribuan CPNS tidak dapat digunakan, kemudian anggaran operasional pegawai, hingga anggaran untuk rumah ibadah ikut dikorbankan. (AP/Tim)
