RAKOR KESIAPAN LOGISTIK-KPU Barito Utara menggelar Rakor Kesiapan Logistik dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan AdHoc dalam rangka PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024, sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappedalitbang Barito Utara, Selasa (29/7/2025).
TEWENEWS, Muara Teweh – Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Sastriadi, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Logistik dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan AdHoc dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappedalitbang Barito Utara, Selasa (29/7/2025).
Dalam sambutannya, Sastriadi menegaskan bahwa pelaksanaan PSU di Barito Utara bukan hanya menjadi perhatian KPU Provinsi, tetapi juga sorotan nasional. Ia bahkan menyampaikan bahwa isu PSU Barito Utara selalu muncul dalam berbagai forum dan rapat-rapat tingkat nasional yang dihadirinya.
“Barito Utara ini menjadi perhatian seluruh Indonesia. Hampir setiap forum yang saya hadiri, pembahasannya selalu tentang Barito Utara. Ini menjadi kekhawatiran semua pihak, apakah PSU nanti berjalan normal atau tidak. Oleh karena itu, kami sangat mengandalkan PPK sebagai ujung tombak suksesnya pelaksanaan PSU ini,” ujar Sastriadi.
Ia juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap logistik pemilu tidak kalah penting dibanding pemahaman teknis pemungutan suara. Ia mengibaratkan logistik seperti pernikahan, di mana peralatan dan kebutuhan pendukung harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah di hari pelaksanaan.
“Logistik itu ibarat orang mau menikah. Kalau ada kekurangan saat resepsi, mungkin hanya jadi bahan omongan. Tapi dalam pemilu, jika logistik kurang atau tidak sesuai, bisa berujung laporan dan pengaduan resmi,” jelasnya.
Sastriadi juga mengingatkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan oleh jajaran Badan AdHoc, termasuk PPK. Menurutnya, setiap detail logistik yang digunakan, sekecil apa pun termasuk karet gelang dan amplop akan menjadi bagian dari audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setiap benda logistik di TPS itu ada faedahnya, tidak ada yang tidak bertuan. Maka dari itu, pemahaman logistik harus menyatu dengan pemahaman teknis pemungutan suara. Termasuk juga SPJ atau pertanggungjawaban keuangan, karena itu menjadi bagian penting yang diaudit sangat rinci oleh BPK,” tegasnya.
Ia pun optimis bahwa dengan pengalaman dan pelatihan yang telah dijalani PPK selama ini, pelaksanaan PSU di Barito Utara akan berjalan sukses dan sesuai harapan bersama.
“Dengan memohon doa restu dan dukungan dari semua pihak, maka rapat koordinasi kesiapan logistik dan pertanggungjawaban keuangan pada PSU Barito Utara secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutup Sastriadi.(AP)
