SAMBUT WAMENDAGRI DENGAN RITUAL ADAT DAYAK-Wakil Ketua II DPRD Barito Utara bersama Pj Bupati, Sekda, Pj Ketua TP PKK sambut kedatangan Wamendagri dengan ritual adat Dayak Potong Hompong, Jumat (18/7/2025), di halaman rujab bupati.
TEWENEWS, Muara Teweh – Suasana sakral dan penuh kekayaan budaya lokal menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), Dr. Ribka Haluk, di Kabupaten Barito Utara, Jumat (18/7/2025).
Kedatangan Wamendagri ini disambut secara adat Dayak melalui prosesi Potong Hompong yang digelar di gerbang utama Rumah Jabatan Bupati Barito Utara.
Upacara adat ini dipimpin langsung oleh tokoh adat Barito Utara Yuliamensen, dan turut dihadiri oleh Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan , Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli, Sekda Muhlis, dan Pj Ketua TP PKK Ny Melly Novita Indra Gunawan serta unsur FKPD dan kepala perangkat daerah.
Kehadiran unsur pimpinan daerah dan tokoh adat menandai kehormatan tinggi atas kunjungan pejabat negara tersebut dalam rangka rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli disela-sela penyambutan Wamendagri menyampaikan bahwa penyambutan dengan upacara adat Dayak ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu agung serta wujud pelestarian budaya leluhur.
“Kami menyambut kehadiran Ibu Wamendagri dengan adat Potong Hompong sebagai simbol penyucian dan pembukaan jalan menuju tujuan yang baik. Ini adalah bagian dari identitas budaya Barito Utara yang kami jaga dan banggakan,” ujarnya.
Upacara adat tersebut berlangsung khidmat di bawah tenda merah putih dan dihamparkan karpet merah yang telah disiapkan menuju Rumah Jabatan Bupati. Kehadiran para pejabat lingkup Pemkab Barito Utara serta tokoh adat turut menambah nuansa kekentalan adat dalam acara tersebut.
Kunjungan Wamendagri ke Kabupaten Barito Utara sendiri dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan PSU Pilkada Barito Utara tahun 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang.
Momentum ini tidak hanya menjadi bagian dari proses demokrasi, tetapi juga ajang memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada pemerintah pusat.(AP)
