TEWENEWS, BARITO TIMUR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025, yang digelar di ruang sidang DPRD Barito Timur, Selasa (11/11/2025).
Dalam rapat tersebut, H. Rayesnan, SE, MAP menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan di hadapan pihak eksekutif dan seluruh anggota dewan. Ia mengawali penyampaiannya dengan mengajak seluruh peserta sidang untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya rapat paripurna dalam keadaan sehat dan lancar.
Rayesnan menjelaskan, fraksinya telah mencermati penjelasan pidato pengantar kepala daerah pada rapat sebelumnya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026. PDI Perjuangan, kata dia, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap penyampaian nota keuangan tersebut.
“Kami berharap RAPBD 2026 ini mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Kabupaten Barito Timur semakin mandiri secara ekonomi. Ini juga menjadi momentum memperkuat hasil-hasil pembangunan sekaligus mempersiapkan arah baru pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan transparan,” ujar Rayesnan.
Ia menambahkan, semangat pembangunan yang disusun dalam RAPBD harus tetap diselaraskan dengan visi dan misi Pemkab Barito Timur untuk mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.
Selain itu, Rayesnan menyoroti pentingnya strategi menghadapi kebijakan pemotongan transfer keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus memperkuat kemandirian fiskal dan ketahanan ekonomi daerah agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan pusat.
“Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan agar peningkatan PAD bisa lebih dioptimalkan. Kami meminta Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau revitalisasi agar tidak menjadi beban keuangan daerah,” tegasnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah agar tidak hanya menjadi catatan administrasi, melainkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima nota keuangan RAPBD Tahun 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan apresiasi atas pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan saran dan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan serta kinerja perangkat daerah.
“Rapat ini berjalan lancar sesuai jadwal. Kondisi transfer keuangan daerah memang mengalami pemangkasan, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada,” jelas Yamin.
Bupati menambahkan, setiap masukan dari fraksi DPRD akan menjadi perhatian pihak eksekutif.
“Saya kira itu usulan yang baik. Kita harapkan masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah daerah ke depan semakin maksimal. Kami dari eksekutif akan terus melakukan monitoring,” pungkasnya.
(Ahmad Fahrizali)
