KONFERENSI PERS-Wamendagri Ribka Haluk didampingi Pj Bupati, Plt Sekda provinsi Kalteng, Sekda dan Wakil Ketua II DPRD, unsur FKPD Barito Utara saat memberikan keterangan pers usai rakor kesiapan PSU Barito Utara, di aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Jumat (18/7/2025)
TEWENEWS, Muara Teweh – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 berjalan aman, lancar, dan damai tanpa politik uang demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Hal ini disampaikan Wamendagri saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Barito Utara di aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Jumat (18/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Ribka Haluk hadir mewakili Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menyukseskan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri datang ke Barito Utara untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU pada 6 Agustus nanti. Harapan kami PSU ini berjalan dengan lancar, aman, dan damai demi kemajuan Kabupaten Barito Utara,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Wamendagri menyampaikan bahwa seluruh penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, hingga aparat keamanan dari TNI dan Polri, telah menunjukkan kesiapan teknis dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Tadi juga sudah disampaikan oleh Pj. Bupati Indra Gunawan bahwa semua pihak penyelenggara sudah siap. Saya sangat mengapresiasi kesiapan ini,” lanjutnya.
Terkait penyebab PSU yang dipicu oleh praktik politik uang, Ribka Haluk menekankan bahwa hal tersebut bukan keinginan pemerintah, melainkan amanat konstitusi yang harus ditegakkan demi keadilan demokrasi.
“Money politic ini cost-nya tinggi, dan kalau sudah terjadi, yang jadi sasaran justru APBD. Padahal APBD seharusnya untuk program pembangunan daerah, bukan untuk membayar biaya politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wamendagri mengingatkan bahwa praktik politik uang berisiko memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang akan merusak integritas pemerintahan daerah.
Karena itu, ia juga mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk menjaga integritas dan menjadikan PSU sebagai momentum demokrasi yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.
“Mari kita sukseskan PSU ini tanpa politik uang, dengan semangat demokrasi yang bersih. Kami ingin semuanya berjalan damai dan menjadi pondasi kemajuan Kabupaten Barito Utara ke depan,” tegasnya.
Sehari sebelumnya, Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE., MPA., dan jajaran, menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., yang tiba di Bandara Haji Muhammad Sidik, Muara Teweh, Kamis (17/7) dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara.
Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri disambut dengan pengalungan kain khas daerah sebagai simbol penghormatan dan penerimaan secara adat oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Barito Utara, dan persembahan tarian selamat datang dari Sanggar Seni dan Budaya Pahet Belah Barito Utara.
Pj. Bupati Barito Utara, Indra Gunawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri ke kabupaten Barito Utara, yang dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Kami merasa terhormat atas kehadiran Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabupaten Barito Utara. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan jamuan makan siang yang berlangsung di gedung administrasi Bandara Haji Muhammad Sidik Barito Utara, sebelum rombongan Wakil Menteri Dalam Negeri bergeser ke hotel ADCA Muara Teweh.
Selama kunjungan kerja di Barito Utara, Dr. Ribka Haluk dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda, termasuk dialog dengan jajaran pemerintah daerah, evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum, serta koordinasi program pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, perwakilan Dandim 1013/Mtw, Kapolres Barito Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, dan undangan terkait lainnya. (AP)
