TEWENEWS, Muara Teweh – Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Utara hingga saat ini belum menemukan kasus konflik sosial terbuka yang melibatkan dua atau lebih kelompok masyarakat, namun terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerawanan yang dapat memicu konflik di kemudian hari.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Barito Utara, Rayadi, mengatakan bahwa potensi kerawanan sosial di wilayah Barito Utara masih didominasi oleh persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.
“Selama ini, upaya yang dilakukan tim bersifat pencegahan. Kami berfokus pada deteksi dini dan penanganan potensi kerawanan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial terbuka,” ujar Rayadi, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, langkah awal dilakukan melalui tim kewaspadaan dini dan jejaringnya yang bertugas memetakan potensi kerawanan di lapangan. Setelah itu, dilakukan tata kelola penanganan dengan mengawal para pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui jalur mediasi maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Rayadi menambahkan, mekanisme mediasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, melibatkan tim PKS Barito Utara.
“Kami berupaya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog antar pihak. Bila tidak bisa diselesaikan di tingkat bawah, baru kami tangani di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang turut membantu menjaga stabilitas, meskipun saat ini terdapat dua warga Kecamatan Lahei yang masih dalam proses hukum terkait kasus lahan.
Selain itu, Rayadi menyebut koordinasi lintas sektor seperti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan juga sangat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan agraria dan kehutanan, terutama menyangkut penguasaan lahan di kawasan hutan.
“Sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik,” ujarnya.
Rayadi juga menegaskan bahwa meskipun belum ada konflik sosial terbuka, mitigasi terhadap sengketa lahan harus terus diperkuat demi menjaga iklim investasi dan kelancaran dunia usaha di Barito Utara.
“Kami akan terus berupaya menekan potensi konflik agar pembangunan dan kegiatan ekonomi di Barito Utara dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” pungkasnya.(AP)
