TEWENEWS, BARITO TIMUR – Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang menolak gugatan perlawanan dalam perkara eksekusi tanah dan bangunan yang diajukan oleh Muhammad Rafi’i (43), anggota Polri asal Desa Sungai Sandung, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlawanan tersebut diajukan terhadap eksekusi yang dilakukan terkait kasus pinjam-meminjam kendaraan milik Sutiyo Budi, warga Barito Timur, yang berujung ke meja hijau.
Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 25 Juni 2025, dengan Nomor Perkara 11/Pdt.Bth/2025/PN Tml. Majelis Hakim yang diketuai Arief Heryogi, S.H., M.H., bersama dua hakim anggota, Febdhy Setyana, S.H., M.H. dan Kharisma Laras Sulu, S.H., secara tegas menyatakan bahwa seluruh dalil perlawanan dari pihak Pelawan tidak beralasan hukum.
Dalam amar putusan disebutkan:
Menolak seluruh eksepsi dari pihak Terlawan.
Menolak seluruh perlawanan dari pihak Pelawan.
Menyatakan Muhammad Rafi’i sebagai pelawan yang tidak benar.
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.382.000,00.
Rincian biaya perkara meliputi:
Pendaftaran: Rp30.000
Biaya proses: Rp50.000
Panggilan: Rp51.000
PNBP: Rp30.000
Pemeriksaan setempat: Rp1.201.000
Redaksi: Rp10.000
Materai: Rp10.000
Putusan tersebut telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) pada hari yang sama.
Tanggapan Sutiyo Budi
Menanggapi putusan tersebut, Sutiyo Budi menyatakan menerima dan menghormati keputusan majelis hakim serta berharap penyelesaian kasus ini segera mencapai titik akhir.
“Kasus ini melewati proses panjang dan cukup menguras materi serta tenaga. Kami bersyukur majelis hakim menilai secara objektif dan adil. Kami harap pihak Pelawan juga menghormati hukum,” ujar Sutiyo kepada awak media di Tamiang Layang, Sabtu (12/07/2025).
Terkait rencana Pelawan untuk mengajukan banding, Sutiyo menegaskan siap menghadapi proses hukum lanjutan. Ia juga menyebut tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum lanjutan jika terdapat indikasi pelanggaran pidana dari pihak lawan.
“Kami siap mengikuti proses apabila banding diajukan. Dan jika memang ada indikasi pelanggaran hukum lainnya, tentu akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Putusan ini menjadi catatan penting mengenai sikap tegas PN Tamiang Layang terhadap gugatan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. (Ahmad Fahrizali)
