LANTIK ANGGOTA PPS-Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari melantik dan mengambil sumpah janji anggota PPS 4 (empat) Desa yaitu PPS Lanjas, Desa Hurung Enep, Desa Gandring, dan Desa Juju Baru, di RPP KPU setempat, Sabtu (12/7/2025)
TEWENEWS, Muara Teweh – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, Siska Dewi Lestari, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dari empat wilayah, yakni Kelurahan Lanjas, Desa Gandring, Desa Juju Baru, dan Desa Hurung Enep.
Pelantikan ini digelar di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Barito Utara pada Sabtu (12/7/2025) sebagai bagian dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dan dihadiri mewakili Kapolres, KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Barito Utara, anggota KPU Bariot Utara dan undangan lainnya.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, yang memerintahkan pelaksanaan PSU di sejumlah wilayah.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menegaskan pentingnya peran dan tanggung jawab PPS dalam memastikan PSU berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.
“Kami harap saudara-saudari yang baru dilantik hari ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, dan bekerja sesuai aturan perundang-undangan demi suksesnya pelaksanaan PSU,” ujar Siska Dewi Lestari.
Ia juga menjelaskan bahwa penggantian anggota PPS dilakukan karena beberapa anggota sebelumnya yang dilantik pada 21 Juni 2025 memilih mengundurkan diri setelah menerima pekerjaan di tempat lain.
“Kita syukuri karena teman-teman kita mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, namun hal ini juga membuat kita harus segera melakukan penggantian agar tahapan PSU tetap berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Dua dari empat PPS yang dilantik mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom, yakni dari Desa Hurung Eneb dan Desa Juju Baru, sementara PPS dari Kelurahan Lanjas dan Desa Gandring hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Ketua KPU juga menekankan bahwa PSU ini bukanlah Pilkada ulang, namun merupakan pelaksanaan lanjutan yang diperintahkan oleh pengadilan dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 90 hari.
“PSU ini membuat Barito Utara menjadi sorotan nasional. Semua mata tertuju ke sini (Barito Utara), oleh karena itu kami berharap seluruh jajaran penyelenggara, mulai dari PPS hingga KPPS nantinya, dapat menjaga integritas dan profesionalisme,” pungkasnya.
Kegiatan pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara sumpah janji serta pembacaan fakta integritas oleh anggota PPS yang baru dilantik dan diakhiri dengan foto bersama.(AP/Tim)
