TEWENEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara H. Al Hadi dari Fraksi PKB menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh serta layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026).
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati bersama anggota DPRD lainnya dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Bahrum Bordei In Girsang, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak RSUD Muara Teweh.
Dalam forum itu, H. Al Hadi meminta agar pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh terus ditingkatkan tanpa membeda-bedakan status sosial maupun asal pasien.
“Jangan melihat pasien itu dari kampung atau orang tidak mampu. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama dan manusiawi,” tegas H. Al Hadi.
Menurutnya, rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan utama bagi masyarakat Barito Utara sehingga kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama.
Ia menilai masyarakat kini semakin sadar pentingnya berobat ke fasilitas kesehatan modern dibanding pengobatan tradisional, sehingga pelayanan rumah sakit harus mampu memberikan rasa nyaman kepada pasien.
“Orang sakit itu perlu dilayani dengan baik, dengan sikap ramah dan perhatian. Kadang pelayanan yang baik bisa membantu mempercepat pemulihan pasien,” ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, politisi PKB tersebut juga menyoroti minimnya tenaga kesehatan di sejumlah desa terpencil di Barito Utara, seperti Desa Karendan dan beberapa wilayah pedalaman lainnya.
H. Al Hadi meminta pemerintah daerah segera mencari solusi terkait pemerataan tenaga medis agar masyarakat di desa tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
“Kami berharap tenaga kesehatan tidak hanya menumpuk di kota, tetapi juga ditempatkan di wilayah pedalaman yang masih kekurangan tenaga medis,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi penolakan pasien hanya karena persoalan administrasi BPJS maupun keterbatasan biaya.
Menurutnya, program berobat gratis yang dijalankan pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Barito Utara Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terkait distribusi tenaga kesehatan di wilayah Barito Utara.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan tenaga medis di sejumlah desa dan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasinya.
“Kami sudah meminta puskesmas induk untuk melakukan pelayanan bergilir di desa yang belum memiliki tenaga kesehatan tetap,” jelas Gunawan.
RDP tersebut berlangsung dialogis dengan berbagai masukan dari DPRD terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan dan optimalisasi pelayanan BPJS di Kabupaten Barito Utara. (AP)
