RAKOR TERKAIT PSU-Pemkab Barito Utara melalui Badan KesbangPol setempat bersama dinas instansi terkait melaksanakan rakor terkait PSU, di aula KesbangPol lantai 2, Rabu (26/2/2025).
TEWENEWS, Muara Teweh– Dalam rangka persiapan dan langkah-langkah antisipasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi di Aula Kesbangpol lantai 2 pada Rabu (26/2/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Barito Utara, Rayadi, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Camat Teweh Tengah, Camat Teweh Baru, Kasat Intelkam Polres Barito Utara, perwakilan Kejaksaan Negeri, Satpol PP, Sub Denpom, serta unsur dari Kodim 1013/Mtw.
Kaban Kesbangpol, Rayadi, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat penting guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami mengundang seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menyusun strategi pengamanan dan pencegahan potensi permasalahan di lapangan,” ujar Rayadi.
Selain itu, Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menyampaikan bahwa setelah putusan MK, Pemerintah daerah harus mengadakan semacam rapat koordinasi bersama pihak terkait. Yang mana sebenarnya juga keinginan kami kemarin setelah pulang ke Muara Teweh langsung mengadakan rapat koordinasi ini.
Dikatakannya, terkait putusan MK yang dibacakan pada 24 Februari 2025 lalu, ada beberapa hal yang memang perlu kami koordinasikan. Dimana terkait dengan putusan MK tersebut, PSU dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Teweh Tengah di Kelurahan Melayu dan Teweh Baru di Desa Malawaken.
“Dengan akan dilaksanakannya PSU, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan sebelum menuju ketahapan kapan pelaksanaan PSU di dua TPS ini. Dan hal yang dilakukan KPU melakukan konsultasi ke KPU RI didampingi KPU Provinsi,” kata Siska Dewi Lestari.
Lebih lanjut Ketua KPU Barito Utara menyampaikan bahwa kesiapan teknis dalam pelaksanaan PSU, termasuk distribusi logistik dan tata cara pemungutan suara yang sesuai prosedur. Namun pihaknya juga melihat dari sisi anggaran yang ada saat ini.
“Untuk penyelenggaraan PSU ini secara aturan yang ada, kami (KPU-red) bermohon kembali kepada Pemerintah Daerah untuk anggaran pelaksanaannya,” kata dia.
Sementara itu, pihak Kepolisian dan TNI memastikan dukungan penuh dalam aspek keamanan guna menjaga kondusifitas jalannya PSU.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kelancaran PSU serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat proses demokrasi di Barito Utara.
(AP/Tim)
