HADIRI SERTIJAB KEPALA BPK KALTENG-Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng di di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng, Kamis (10/4/2025).
TEWENEWS, Palangka Raya – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs Muhlis menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dari pejabat lama M Ali Asyhar kepada pejabat baru, Dodik Achmad Akbar.
Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, serta jajaran pejabat BPK RI.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng yang dibacakan Wakil Gubernur H Edy Pratowo, disampaikan apresiasi kepada M Ali Asyhar atas pengabdian dan sinergi dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bebas dari praktik KKN.
“Ucapan selamat juga diberikan kepada Dodik Achmad Akbar yang resmi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru,” kata Wagub Kalteng.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi dalam sambutannya menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan utama, melainkan hasil dari pengelolaan APBD yang efisien dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada M Ali Asyhar atas dedikasinya selama bertugas di Kalimantan Tengah, khususnya dalam mendampingi dan membina Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam hal pengelolaan keuangan.
“Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Dodik Achmad Akbar. Kami berharap sinergi dan komunikasi yang selama ini telah terjalin baik antara BPK dengan Pemkab Barito Utara dapat terus ditingkatkan,” kata Pj Bupati.
Kami kata Muhlis berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
Muhlis menambahkan bahwa kehadiran BPK sebagai lembaga audit sangat penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
(AP/Kmf)
