Asisten Setda Barut Buka Konsultasi Publik Pasca Tambang PT BKP

- Jurnalis

Senin, 27 Mei 2024 - 12:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEWENEWS, Muara Teweh – Rencana pasca tambang PT. Bumi Karunia Pertiwi (PT. BKP) disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara melalui konsultasi publik yang dilaksanakan di aula setda, Senin (27/5/2024).

PT.Bumi Karunia Pertiwi merupakan perusahaan tambang batu bara yang wilayah operasi di Desa Panaen Kecamatan Teweh Baru dan Desa Pelari Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara.

Asisten Administrasi umum Setda Barito Utara, Yaser Arafat saat memimpin kegiatan konsultasi publik mengatakan, Pemkab Barito Utara sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh perusahaan.

Baca Juga :  Hj Maya Savitri Ajak Anak Barito Utara Gemar Membaca dan Menulis Lewat Lomba Bertutur

Ditegaskannya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pasca tambang yaitu terkait bekas tambang, bekas fasilitas penunjang serta hubungan kerja bagi karyawan.

“Saya berharap kepada seluruh peserta konsultasi publik agar dapat benar benar berpartisipasi dalam memberikan masukan dalam kegiatan ini,” kata Yaser Arafat.

Yaser Arafat juga berharap kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagai seluruh kegiatan usaha pertambangan.hal ini, untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah.

“Saran dan masukan stake holder yang hadir sudah masuk membahas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan stunting juga memberdayakan potensi lokal seperti tradisi di masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Wabup Barito Utara, Felix SY Tingan Hadiri Pembukaan Sinode Umum ke-25 GKE di Puruk Cahu

Dalam kegiatan konsultasi publik pasca tambang PT BKP ini Asisten Administasi Umum juga menyoroti ketidakhadiran aparat desa yang merupakan ring I perusahaan, seperti Kades Panaen dan Kades Pelari.

“Padahal hal ini sangat penting, mestinya Kades maupun BPD bisa hadir, karena wilayah mereka lah yang akan merasakan dampaknya nanti jika perusahaan ini beroperasi,” tegas Yaser Arafat. (AP)

Berita Terkait

Hingga 31 Agustus 2026, Realisasi Anggaran Disdik Barito Utara Capai Rp320,44 Miliar
DPRD Bartim Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD-P 2026
Pemkab Bartim Jawab Pandangan Fraksi, Kemandirian Fiskal hingga Karhutla Jadi Sorotan
Pimpin Rakor, Bupati Shalahuddin Tekankan Pentingnya Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan
Kembangkan Produk IKM Lokal, Disdagrin Barito Utara Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Kabut Asap Kian Pekat, DPK Korpri Barito Utara Bagikan 2.000 Masker ke Masyarakat
Fraksi PSRD Soroti Jabatan Plt dan Rendahnya Serapan Anggaran di Bartim
Fraksi Golkar Minta Pemkab Bartim Perkuat PAD di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita ini 98 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 15:08 WIB

Hingga 31 Agustus 2026, Realisasi Anggaran Disdik Barito Utara Capai Rp320,44 Miliar

Rabu, 2 September 2026 - 06:09 WIB

DPRD Bartim Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD-P 2026

Selasa, 1 September 2026 - 16:28 WIB

Pemkab Bartim Jawab Pandangan Fraksi, Kemandirian Fiskal hingga Karhutla Jadi Sorotan

Selasa, 1 September 2026 - 16:07 WIB

Pimpin Rakor, Bupati Shalahuddin Tekankan Pentingnya Koordinasi untuk Percepatan Pembangunan

Selasa, 1 September 2026 - 11:34 WIB

Kembangkan Produk IKM Lokal, Disdagrin Barito Utara Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Berita Terbaru