Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H Suparjan Efendi
TEWENEWS, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 di Gedung Balai Antang, Selasa (29/9/2026).
Suparjan Efendi mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai penjabaran dari RKPD 2027 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.
Menurutnya, besarnya anggaran daerah tidak akan berarti banyak apabila tidak berujung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan pada program yang memiliki hasil jelas dan dapat dirasakan masyarakat, serta menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujar Suparjan.
Dalam pandangan fraksi, pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana yang diprediksi masih terjadi. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta upaya menekan angka kemiskinan dan stunting harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah ketergantungan APBD terhadap pemerintah pusat. Suparjan menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama karena menunjukkan kemandirian fiskal daerah masih perlu dioptimalkan.
“Strategi apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer?” tanyanya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi peningkatan kemandirian fiskal secara berkelanjutan sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Selain persoalan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Menurut Suparjan, seluruh program harus didukung data yang akurat dan terpadu agar bantuan maupun intervensi pemerintah tidak salah sasaran atau mengalami tumpang tindih.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai fleksibilitas alokasi belanja dalam RAPBD 2027. Khususnya apabila terdapat program yang dinilai tidak sesuai dengan tema pembangunan, apakah masih dapat dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran dalam proses pembahasan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti keseimbangan antara belanja pegawai, belanja pelayanan publik dan belanja pembangunan.
Suparjan meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi menjaga proporsi belanja tersebut agar peningkatan kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami juga meminta penjelasan bagaimana proyeksi kebutuhan anggaran untuk PPPK dan PPPK paruh waktu dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan dan pertanyaan tersebut dapat dijelaskan pemerintah daerah dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sehingga APBD yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.(AP)
