TEWENEWS, Palangka Raya– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, pada Kamis (20/11/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan dihadiri oleh sejumlah Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Kalteng, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022-2026.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs). “Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” ujar Edy.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, melaporkan bahwa Rakor bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan dari pusat hingga daerah, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta menjaring masukan untuk Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029.
Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, dalam paparannya memaparkan kondisi di daerahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tahun 2025, Kabupaten Barito Utara menempati peringkat ke-9 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 744.000 jiwa atau 5,52% dari total penduduk.
Penyebab peningkatan angka kemiskinan di Barito Utara antara lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92% (Triwulan I) menjadi 2,48% (Triwulan II) 2025. Meningkatnya Garis Kemiskinan dari Rp. 590.832 (2024) menjadi Rp. 628.429 (2025) akibat inflasi dan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,71% (2024).
Untuk mengatasi hal ini, Kabupaten Barito Utara telah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, dengan target mencapai 4,6% pada tahun 2030.
Felix melanjutkan, bahwa dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen melaksanakan tiga strategi utama. Yang pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui Operasi Pasar Murah, Gerakan Pasar Murah On The Road (GEPAMOR), serta Bantuan Sosial (PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa). Yang kedua, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dengan penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan pertanian, pendidikan dan penguatan vokasi, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM. Dan yang ke tiga, Penurunan Kantong-kantong Kemiskinan: Melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan sanitasi, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Pemkab Barito Utara juga berkomitmen untuk mengendalikan inflasi daerah, yang hingga minggu kedua November menunjukkan angka minus 0,41 persen. Selain itu, Rakor ini mendorong Pemkab Barito Utara untuk segera menyusun RPKD Kabupaten yang sinergis dengan RPKD Provinsi Kalteng” tutup Felix.
Rakor dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat daerah terkait, dan para Tenaga Ahli penyusunan RPKD. (AP/Kmf)
