TEWENEWS, Muara Teweh – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) perlu diaudit. Audit ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan bisnis SPBU, serta untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan.
Saat di konfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, H. Tajeri, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Kalimantan Tengah, tentang SPBU Prusda Batara Membangun, di Jalan Pendreh, Kelurahan Lanjas menyatakan waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PERUSDA ada kesepakatan, tidak melayani pelangsir.
” Tapi ada oknum yang mucil (bandel_red), cari makan disitu, kan sudah jelas aturannya, saya sudah minta agar manajemen PERUSDA dievaluasi kinerjanya,” ujar H.Tajeri, Politisi kawakan dari Partai Gerindra, besutan Presiden Prabowo Subianto, Minggu ( 1/6/2025).
Ditegaskan H.Tajeri, kalau perlu, diganti saja Managernya, masih banyak yang mau bekerja sesuai aturan.
” Antara modal yang disertakan dengan ke untungan tidak sepadan, walaupun kita tau tujuan PERUSDA untuk penyeimbang harga BBM dan lainnya, faktanya beda, membingungkan,” tegas H.Tajeri.
Masalah ke untungan dari hasil SPBU di ungkapkan H.Tajeri, tidak pernah dikasih tau, seharusnya setiap tahun ada pemberitahuan ke DPRD, apakah hanya untuk unsur Pimpinan, nah aku kurang paham.
” Sama halnya dengan PDAM
Sementara semua dana yang digunakan uang dari APBD, apakah untung arau rugi, berapa keuntungan perusahaan daerah, sewajarnya untung walaupun sedikit,” ungkapnya.
Terpisah Asianor Alihazeki, Pimpinan SPBU Prusda di konfirmasi melalui ponselnya hingga berita ini di tayangkan tidak memberikan respon.(Tim)
