SHARING KNOWLEDGE PENCEGAHAN KORUPSI-Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Sharing Knowledge bertema “Implementasi Pencegahan Korupsi”, bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan setempat, Selasa (29/7/2025).
TEWENEWS, Muara Teweh – Dalam rangka memperkuat pemahaman dan integritas aparatur, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Sharing Knowledge bertema “Implementasi Pencegahan Korupsi”, bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan setempat, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh seluruh ASN, PPNPN, dan PPAT se-Kabupaten Barito Utara. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kinerja, inovasi, serta kolaborasi dalam lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.
Melalui forum ini, seluruh peserta diajak untuk memperkuat budaya integritas serta menyatukan langkah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih dan transparan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, Primanda Jayadi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan kerja.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Diperlukan pendekatan menyeluruh mulai dari penanaman nilai kebangsaan, transparansi dalam rekrutmen pegawai, edukasi publik, hingga pencatatan aset yang akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memahami dua faktor utama penyebab korupsi, yakni dari sisi internal seperti lemahnya integritas pribadi, dan eksternal berupa tekanan lingkungan.
“Kedua aspek ini harus kita kenali dan hadapi bersama. Maka dari itu, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kesadaran kolektif,” tambah Primanda.
Nilai-nilai antikorupsi pun digaungkan dan harus diinternalisasi dalam keseharian. Hal ini terangkum dalam prinsip “BERJUMPA DI KERTAS”, yang merupakan akronim dari: Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerja Keras, Tanggung Jawab, dan Sederhana.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan penyamaan langkah. Kita semua di lingkungan pertanahan harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun budaya kerja yang kuat dan konsisten dalam menolak segala bentuk penyimpangan, demi pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(AP/Tim)
