Anggota DPRD Fraksi Demokrat Pertanyakan Perlindungan Kesehatan Bagi Warga Tidak Mampu saat RDP dengan RSUD dan BPJS

- Jurnalis

Senin, 25 Mei 2026 - 17:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEWENEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara Jiham Nur dari Fraksi Demokrat menyoroti perlindungan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelayanan RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati bersama anggota DPRD lainnya dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Bahrum Bordei In Girsang, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak RSUD Muara Teweh.

Dalam forum itu, Jiham Nur mengungkapkan pengalaman keluarga korban insiden yang diduga tidak mendapatkan perlindungan maupun bantuan pembiayaan kesehatan meskipun pemerintah memiliki program jaminan kesehatan masyarakat.

Baca Juga :  F-PKB Soroti Defisit Rp1,197 Triliun dalam Rancangan APBD Barito Utara 2027

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat kecil tidak kesulitan saat menghadapi kondisi darurat kesehatan.

“Saya mempertanyakan bagaimana prosedur penanganan pasien tidak mampu ketika mengalami kecelakaan atau musibah, sementara mereka tidak memiliki BPJS aktif dan biaya pengobatan harus ditanggung keluarga,” ujar Jiham Nur dalam rapat.

Ia menjelaskan, salah satu korban yang selamat dari insiden tersebut bahkan harus menjalani operasi dengan biaya yang cukup besar dan seluruh pembiayaan ditanggung pihak keluarga.

Politisi Demokrat itu menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga :  DPRD Barito Utara Apresiasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lahei

“Jangan sampai masyarakat merasa sendirian ketika menghadapi musibah. Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan perlindungan,” tegasnya.

Selain itu, Jiham Nur juga meminta adanya penjelasan yang lebih terbuka terkait mekanisme pembiayaan pasien darurat, khususnya bagi warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

RDP tersebut juga membahas peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh, pemerataan tenaga medis di wilayah pedalaman, hingga optimalisasi program jaminan kesehatan daerah.

DPRD Barito Utara berharap melalui forum tersebut pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara semakin maksimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.   (AP)

Berita Terkait

INI SUSUNAN 13 PEJABAT ADMINISTRATOR PEMKAB BARITO UTARA RESMI DILANTIK BUPATI 
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati Soroti Karhutla: Jangan Tunggu Asap Pekat Baru Bertindak!
Disbun Kalteng Sosialisasikan Pendataan Sawit Rakyat di Barito Timur
Karhutla Bartim Tembus 796 Kejadian, Polres Perkuat Pemadaman dan Pencegahan
13 Pelanggar Perda di Muara Teweh Ditertibkan! Membandel Setelah 5 Bulan Disosialisasi
Bartim Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla hingga 31 Oktober
Dorong Pertumbuhan Investasi, Suhendra Apresiasi Bimtek Perizinan Berusaha di Barito Utara
Anggota DPRD Dukung Pendataan Aset Jalan yang Akurat di Barito Utara
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:28 WIB

INI SUSUNAN 13 PEJABAT ADMINISTRATOR PEMKAB BARITO UTARA RESMI DILANTIK BUPATI 

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati Soroti Karhutla: Jangan Tunggu Asap Pekat Baru Bertindak!

Minggu, 18 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Karhutla Bartim Tembus 796 Kejadian, Polres Perkuat Pemadaman dan Pencegahan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:59 WIB

13 Pelanggar Perda di Muara Teweh Ditertibkan! Membandel Setelah 5 Bulan Disosialisasi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:28 WIB

Bartim Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla hingga 31 Oktober

Berita Terbaru