TEWENEWS, Muara Teweh – Permintaan DPRD Barito Utara untuk membuka data dana BLUD RSUD Muara Teweh diduga belum ditindaklanjuti sejak Rapat Dengar Pendapat 25 Mei 2026. Dalam notulen RDP “Serapan anggaran”, DPRD secara eksplisit meminta RSUD memaparkan “Jumlah dana yang sudah dan belum terpakai sampai dana yang di depositokan”.
Namun hingga saat ini, data dasar tersebut belum dibuka ke publik. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 yang mewajibkan badan publik membuka informasi keuangan.
Gun Sriwitanto, S.H., anggota DPRD Fraksi PPP mempertanyakan validitas data kepada TEWENEWS.id, Jumat (29/5/2026).
“Yang belum dapat informasi yang valid, izin konfirmasi jumlah besarannya yang didepositokan berapa? Dan di Bank mana?” ujar Gun via WhatsApp.
Tanpa data resmi, perhitungan bunga pun jadi tanda tanya. Jika merujuk asumsi dana Rp34 miliar dengan bunga 0,5% per tahun, potensi bunga kotor Rp170 juta/tahun. Setelah pajak 20%, bunga bersih sekitar Rp136 juta/tahun. Akumulasi 2019-2026 berpotensi Rp1,08 miliar bunga bersih.
H. Tajeri, anggota DPRD Fraksi Gerindra, menyoroti prioritas anggaran di tengah kebutuhan layanan mendesak.
” Kenapa dana didepositokan, keperluan RSUD berkaitan peralatan medis masih banyak yang perlu dibenahi, ada beberapa dokter spesialis yang perlu kita datangkan dan kontrak kerja, diantaranya dokter spesialis saraf belum ada. Semua pengelolaan keuangan harus akuntabel, transparan,” tegas H. Tajeri.
Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Utara, Simamoraturahman mendapat jawaban “RS mandiri berdiri sendiri” sesuai PP 23/2005.
Konfirmasi tertulis ke Direktur dr. Hj. Wahidah Asurawati dijawab dengan ajakan bertemu langsung di RS pada Sabtu siang, 30 Mei 2026.
Hingga berita ini diturunkan, data tertulis terkait 3 poin permintaan DPRD: total dana deposito, bank tempat deposito, dan rincian peruntukan bunga 2019-2026, belum diberikan. Padahal permintaan serupa sudah dilontarkan DPRD sejak pertemuan RDP beberapa waktu lalu.(Tim)
